Sabtu, 28 Februari 2015

Jurnal: Tinjauan Privatisasi BUMN di Indonesia (di rangkum dari berbagai sumber) Oleh: Risman  Pengertian Privatisasi Privatisasi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh...

Sabtu, 21 Februari 2015

Upaya Keberatan Pajak Source: Materi Kuliah Maksi UI , Lecturer: Indrayagus Slamet, SST, Ak, MAk. Setiap Wajib Pajak (WP) baik WP Orang Pribadi (OP) maupun WP Badan, dapat mengajukan keberatan, maupun banding atas jumlah pajak yaang harus mereka bayar. Bahkan mereka dapat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak demi mendapatkan kepastian hukum. Upaya aktif WP tersebut saat ini...

Kamis, 19 Februari 2015

Using Performance Measures for Federal  Budgeting: Proposals and Prospects From: The Journal of Public Budgeting & Finance (winter 1993)  By: Philip G Joyce The Summary By: Risman Sistem politik, media masa, dan masyarakat umum telah lama menaruh perhatian serius terhadap permasalahan yang diisukan oleh Public Administration Community yaitu permasalahan pengukuran kinerja pemerintahan...

Sabtu, 07 Februari 2015

Manajemen Barang Milik Negara (BMN) Based on Accrual Basis (PART 2) Oleh: Risman Source: Peraturan perundang-undangan dan berbagai literature. Berkenaan dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pasal 1-nya menyebutkan  bahwa Pendapatan Negara/Daerah adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan...

Kamis, 05 Februari 2015

Manajemen Barang Milik Negara (BMN) (PART 1) Oleh: Risman Source: From some literatures Apakah Dasar Hukum Penatausahaan BMN? Dasar hukum penatausahaan BMN adalah pasal 9 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa  Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab...

Selasa, 03 Februari 2015

Sistem Keuangan Negara Indonesia Oleh: Risman Source: Buku Dasar Penyusunan APBN- DJA (PART 1) Keuangan Negara adalah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana pada pasal 1 dan 2-nya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu...

Minggu, 01 Februari 2015

Sistem Akuntansi Pemerintahan Oleh: Risman Source: from some literatures (PART 1) Sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintahan harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Lebih lanjut, Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan...